Asuransi

Asuransi adalah salah satu jenis dari lembaga keuangan yang menjual resiko, fungsi asuransi sendiri hampir sama dengan bank yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat . Hanya saja ada beberapa perbedaan mendasar  antar keduanya. Kalau di bank pada prinsipnya lebih mementingkan likuiditas karena bank tugas pokoknya adalah menyediakan dana yang dibutuhkan oleh para nasabahnya kapan pun itu, maka dari itu bank harus memprioritaskan likuiditas. Sedangkan pada asuransi tidak mementingkan likuiditas tetapi solvabilitas yaitu adalah kemampuan membayar hutang jangka panjang, karena pada umumnya produk-produk asuransi adalah berjangka panjang.

Produk asuransi pada dasarnya ada 2 yaitu: asuransi social dan asuransi komersial. Cth dari asuransi social adalah asuransi untuk tenaga kerja (JAMSOSTEK), dan angkutan umum ciri khas pada asuransi social adalah preminya lebih kecil dibandingkan asuransi komersil , sedangkan pada produk asuransi komersil terdiri dari umum dan jiwa. Asuransi umum yaitu asuransi yang menjamin benda-benda berharga (cth: asuransi kendaraan, asuransi kebakaran) sedangkan asuransi jiwa adalah asuransi yang dikhususkan untuk manusia. Tetapi didalam asuransi jiwa masih ada lagi pemecahannya seperti  asuransi  beasiswa, dwiguna, dan berjangka. Asuransi dwiguna adalah asuransi yang manfaatnya adalah perlindungan selama masa berlaku asuransinya dan juga uang tunai saat masa berlaku asuransinya sudah selesai, sedangkan asuransi berjangka hanya perlindungan saat asuransinya berlaku tidak ada uang tunai seperti dwiguna. Pada perusahaan asuransi ada yang bertugas menghitung premi nasabah yaitu aktuaria. Perhitungan premi pada perusahaan asuransi menggunakan perhitungan peluang, cth:  ada seorang karyawan yang ingin membeli porduk asuransi  jiwa, yang berencana untuk mengambil polisnya pada saat dia sudah berumur 60 tahun. Maka dari pihak asuransi akan melakukan perhitungan dengan cara menghitung presentase karyawan tersebut bisa dapat hidup sampai 60 tahun, semakin besar presentasenya maka preminya juga semakin besar. Demikian juga apabila ada seseorang yang sudah divonis terkena penyakit kronis dan ingin membeli produk asuransi jiwa maka premi orang tersebut semakin besar karena resiko orang tersebut semakin besar. Perusahaan asuransi juga menginvestasikan uangnya sama seperti bank, hanya saja ke jenis investasi yang jangka panjang seperti: tanah, obligasi, deposito 5 tahun dan tanah tetapi hanya 5% batas maksimal yang boleh diinvestasikan ke setiap golongannya. Asuransi sebenarnya sangat membantu masyarakat untuk mengurangi resiko yang tidak dinginkan sayangnya di Indonesia masih kurang peminat.

ujian akbi

Skripsi ini mencoba melakukan penelitian terhadap perhitungan biaya rawat inap dari sebuah rumah sakit daerah batang baik dengan metode tradisional dan metode ABC . Metode yang digunakan dalam perhitungan biaya rawat inap rumah sakit adalah metode konvensional ( tradisional) yaitu dengan cara menjumlahkan baik biaya tetap maupun biaya variable. Dan yang dijadikan dasar unit perhitungan tarif jasa rawat inap adalah jumlah hari tinggal pasien rawat inap. Sedangkan tarif diperoleh dengan cara menambahkan harga pokok tiap kelas dengan prosentase laba menurut kelasnya. Prosentase tersebut sudah ditetapkan bagian manajemen rumah sakit yaitu : VIP 15%, Utama I 12%, Utama II 12%, Kelas I 10%, Kelas II 10 %, Kelas III disubsidi VIP 5%. Sedangkan dengan menggunakan metode ABC (activity based costing) memberikan perhitungan-perhitungan yang lebih akurat karena lebih memperhitungkan banyak factor. Perbedaan mendasar dalam kedua metode tersebut adalah cost driver (pemicu biaya). Tahap pertama saat menggunakan metode ABC adalah dengan mengelompokan beberapa aktivitas dan pusat aktivitas, kativitasnya adalah: Biaya perawatan, Biaya konsumsi pasien, Biaya listrik dan air, Biaya kebersihan, Biaya administrasi, Biaya service, Biaya Asuransi, Biaya penyusutan gedung, Biaya penyusutan fasilitas dan Biaya laundry yang terbagi menjadi beberapa pusat aktivitas yaitu: perawatan pasien ,perawatan inventaris, pemeliharaan pasien dan pelayanan pasien. Setelah itu adalah mengelompokan cost driver nya dengan rumus membagi jumlah aktivitas dibagi cost driver. Setelah itu Membebankan biaya ke produk dengan menggunakan tarif cost driver dan ukuran aktivitas dengan cara Pembebanan biaya overhead dari tiap aktivitas ke setiap kamar dihitung dengan rumus sbb:

BOP yang dibebankan =Tarif/unit Cost Driver X Cost Driver yang dipilih. Dengan Mengetahui BOP yang dibebankan pada masing-masing produk, maka dapat dihitung tarif jasa rawat inap per kamar perhitungan tarif masing-masing tipe kamar dengan metode ABC dapat dihitung dengan Rumus sbb:

Tarif Per Kamar = Cost Rawat Inap + Laba yang diharapkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari perhitungan tarif rawat inap dengan menggunakan metode ABC, apabila dibandingkan dengan metode tradisional maka metode ABC memberikan hasil yang lebih besar kecuali pada kelas VIP dan Utama I yang memberikan hasil lebih kecil. Hal ini disebabkan karena pembebanan biaya overhead pada masing-masing produk. Pada metode akuntansi biaya tradisional biaya overhead pada masing-masing produk hanya dibebankan pada satu cost driver saja. Akibatnya cenderung terjadi distorsi pada pembebanan biaya overhead. Sedangkan pada metode ABC, biaya overhead pada masing-masing produk dibebankan pada banyak cost driver. Sehingga dalam metode ABC, telah mampu mengalokasikan biaya aktivitas kesetiap kamar secara tepat berdasarkan konsumsi masing-masing aktivitas.jawaban1 dan 2 disini

bassel 2

The second bassel has comed

Bank merupakan suatu perusahaan yang menjalankan fungsi intermediasi atas dana yang diterima dari nasabah surplus kas ke pihak-pihak yang membutuhkan / defisit kas. Jika sebuah bank mengalami kegagalan, dampak yang ditimbulkan akan meluas mempengaruhi nasabah dan lembaga-lembaga yang menyimpan dananya atau menginvestasikan modalnya di bank, dan akan menciptakan dampak luas secara domestik maupun pasar internasional. Karena pentingnya peran bank dalam melaksanakan fungsinya maka perlu diatur secara baik dan benar. Hal ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan nasabah terhadap aktivitas perbankan. Salah satu peraturan yang perlu dibuat untuk mengatur perbankan adalah peraturan mengenai permodalan bank yang berfungsi sebagai penyangga terhadap kemungkinan terjadinya kerugian. Contohnya: Modal pada bank digunakan apabila ada piutang-piutang bank yang tidak dapat ditagih, dengan adanya modal tersebut bank tidak kekurangan likuiditasnya sehingga tidak mengalami gangguan dalam menjalankan tugasnya. Mengingat pentingnya modal pada bank, maka pada tahun 1988 BIS(base for international settlement) mengeluarkan suatu konsep kerangka permodalan yang lebih dikenal dengan the 1988 accord (Basel I). Sistem ini dibuat sebagai penerapan kerangka pengukuran bagi resiko kredit, dengan mensyaratkan standar modal minimum bank adalah 8% berdasarkan credit risk dan market risk. Komite Basel merancang Basel I sebagai standar yang sederhana, mensyaratkan bank-bank untuk memisahkan eksposurnya kedalam kelas yang lebih luas, yang menggambarkan kesamaan tipe debitur (peminjam tidak dikategotikan berdasarkan kemampuannya membayar cicilan). Eksposur kepada nasabah dengan tipe yang sama (seperti eksposur kepada semua nasabah korporasi) akan memiliki persyaratan modal yang sama, tanpa memperhatikan perbedaan yang potensial pada kemampuan pembayaran kredit dan risiko yang dimiliki oleh masing masing individu nasabah. Maka dari itu dengan bergulirnya waktu BIS sebagai pembuat peraturan perbankan melihat bahwa keadaan ini tidak baik jika dibiarkan maka BIS menyempurnakan lagi ke basel 2. Basel II dibuat berdasarkan struktur dasar the 1988 accord yang memberikan kerangka perhitungan modal yang bersifat lebih sensitif terhadap risiko (risk sensitive) serta memberikan insentif terhadap peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko di bank. Hal ini dicapai dengan cara penyesuaian persyaratan modal dengan risiko dari kerugian kredit dan juga dengan memperkenalkan perubahan perhitungan modal dari eksposur yang disebabkan oleh risiko dari kerugian akibat kegagalan operasional. Basel II bertujuan meningkatkan keamanan dan kesehatan sistem keuangan,yang berbentuk 3 pilar dengan menitikberatkan pada perhitungan permodalan yang berbasis resiko( baik dari segi modal maupun segi asset bank yang beresiko), pengawasan dan pengungkapan, dan market discipline. Dengan dikeluarkannya basel 2 ini maka semua bank yang ada di Indonesia harus bekerja lebih giat lagi karena perhitungan modalnya lebih kompleks, pengawasan nya juga dilakuakan oleh badan independen yang menilai secara objektif serta masyarakat juga turut campur tangan dalam mengawasi bank agar terjadinya market discipline. 1.Perhitungan permodalan berbasis resiko Dalam basel 1 perhitungan CAR (capital adequacy ratio) secara sederhana yaitu: MODAl (tier 1+ tier 2) ATMR (eksposur *tingkat resiko) (aktiva tertimbang menurut resiko), dan hasil pembagian tersebut minimal 8% Pada basel 1 modal dibagi menjadi 2: a. (Tier 1)Modal inti yang benar-benar disetorkan ke bank dalam bentuk ekuitas dan cadangan yang dilaporkan dalam bentuk retained earning yang ditampilkan di laporan keuangan bank. b. (Tier 2)Modal yang didapat dari ekuitas tapi bersifat supplementary capital : a. Cadangan yang tidak dilaporkan tetapi tetap diketahui oleh pengawas sector perbankan b. Revaluasi asset sesuai standar akuntansi di negaranya c. Cadangan untuk potensi kredit macet d. Modal dalam bentuk instrument pasar e. Pinjaman dalam jangka lebih dari 5 tahun Sedangkan ATMR nya ditentukan oleh BI berdasarkan subjektivitas BI, cth: jika bank membeli obligasi pemerintah tingkat resikonya 0, tetapi jika membeli obligasi swasta resikonya 1 inilah yang tidak baik dari basel 1 karena ATMR nya hanya didasarkan atas penilaian subjektivitas semata dari BI. Pada basel 2 perhitungan modal sama, tetapi perhitungan ATMR nya lebih kompleks dan tidak berdasarkan BI lagi, tetapi berdasarkan lembaga independen. Dan rumusan nya pun berubah yaitu menjadi sbb: TOTAL MODAL BANK (TIER 1 + TIER 2) RESIKO TERTIMBANG MENURUT RESIKO KREDIT+ 12,5 * MODAL RESIKO OPERASIONAL DAN PASAR Cth:suatu bank memiliki jumlah ATMR sebesar USD10 miliar, beban modal untuk risiko pasar sebesar USD300juta dan beban modal untuk risiko operasional sebesar USD100 juta. Kebutuhan modal minimum untuk bank tersebutadalah: = (USD 10 miliar + 12,5 x (USD300 juta + USD100 juta) x 8% = USD1,2 miliar . Hal ini berarti bank tersebut harus menyediakan modal sekurang -kuranganya USD1,2M. 2. Pengawasan dan Pengungkapan Dengan adanya pilar 1 maka pengawasan akan bank harus lebih ketat. Dan lebih menekankan pada proses review dalam rangka pengawasan yang bertujuan untuk memastikan bahwa bank mempunyai dan menjaga tingkat permodalan yang sepadan dengan profil resiko mereka. Dan pengawas juga mempunya hak untuk dapat meminta bank menaikan modal mereka seperti memperkuat manajemen resiko terkait atau praktek-praktek lainnya. Jika diperlukan rasio yang lebih tinggi, pengawas perlu melakukan intervensi jika modal bank berada dibawah batasan tersebut. 3. Market Discipline Pilar 3 menetapkan persyaratan pengungkapan yang memungkinkan pelaku pasar untuk menilai informasi-informasi utama mengenai cakupan resiko, modal, eksposur resiko, proses pengukuran resiko dan kecukupan modal bank. Pengaplikasian basel 2 akan sangat membantu perbankan Indonesia dalam membentuk bank-bank yang lebih kokoh transparan dan juga membantu bank agar dapat mempersiapkan terbentuknya bank internasional sesuai dengan persyaratan dari API( arsitektur perbankan Indonesia).

BMPK

BMPK adalah batas maksimum pemberian kredit bank konvensional kepada semua perusahaan. peraturan ini dibuat dengan tujuan untuk menghindari usaha kegagalan bank atau untuk mencegah kegagalan bank seperti tahun 97 lalu.

peminjam bisa saja : BUMN,BUMD,prsh swasta atau peroranganPeminjam adalah nasabah perorangan atau
perusahaan/badan yang memperoleh satu atau lebih.

Kelompok Peminjam adalah sejumlah Peminjam yang satu sama lain mempunyai kaitan dalam hal kepemilikan, kepengurusan, dan/atau hubungan keuangan.

Pihak Terkait adalah Peminjam dan/atau Kelompok Peminjam yang mempunyai keterkaitan dengan Bank
karena merupakan:

1.pemegang saham perorangan yang memiliki saham 10% (sepuluh perseratus) atau lebih dari modal disetor Bank;

2.pemegang saham berbentuk perusahaan/badan yang memiliki saham 10% (sepuluh perseratus) atau lebih dari modal disetor Bank;

3.BUMN/BUMD ga go public 30% yang belum 20-25%

4.perorangan yang memiliki saham 25% (duapuluh lima per seratus) atau lebih dan/atau yang mengendalikan operasional, pengawasan atau pengambilan keputusan baik langsung maupun tidak langsung, atas perusahaan-perusahaan sebagaimana dimaksud

5.anak perusahaan Bank dengan kepemilikan Bank lebih dari 25% (duapuluh lima perseratus) dari modal disetor Perusahaan dan/atau apabila Bank mempengaruhi perusahaan tersebut

CAMELS

Bank Indonesia membuat standart kelayakan bagi bank-bank konvensional, dengan membuat perhitungan CAMEL tetapi sudah dibaharui menjadi CAMELS.

CAMELS adalah singkatan dari

Permodalan (Capital)

Kualitas Aset (Asset Quality)

Manajemen (Management)

Rentabilitas (Earnings)

Likuiditas (Liquidity)

Sensitivitas terhadap Risiko Pasar (Sensitivity to Market Risks)

Kriterianya di ukur dari 1-5 satu yang paling baik dan 5 yang paling buruk. Tetapi hasil dari perhitungan CAMELS tidak bias diliha oleh khalayak umum karena kalau dilihat oleh masyarakat umum dapat mempengaruhi pendapatan dari bank tsb.

aktiva prod. di golongkan menjadi 5. yaitu:

- aktiva prod lancar

- aktiva prod perhatian khusus

- aktiva prod kurang lancar

- aktiva prod di ragukan

- aktiva prod macet

1. Perhitungan aktiva produktif pada modal :

Aktiva produktif yang diklasifikasi / Modal

Perhitungan ini digunakan untuk mengukur kemampuan modal dalam menghadapi aktiva produktif yang bermasalah.

Semakin kecil ratio yang dihasilkan dari perhitungan tersebut maka semakin baik kemampuan modal dari bank tersebut.

1. Perhitungan aktiva produktif pada Assets Quality :

Aktiva Produktif yang diklasifikasi / Aktiva Produktif

Perhitungan ini digunakan untuk mengetahui kualitas dari aktiva produktif bank tersebut.

Semakin kecil ratio yang dihasilkan oleh perhitungan diatas maka semakin baik kualitas dari aktiva produktifnya.

1. Pada perhitungan untuk menentukan kualitas asset, Debitur inti kredit di luar pihak terkait dibandingkan dengan total kredit:

Debitur Inti / Total Kredit

Berdasarkan perhitungan diatas, jika rata-rata kredit/debitur yang dihasilkan semakin kecil maka semakin baik kualitas asset dari bank tersebut.

1. Dalam perhitungan untuk menentukan tingkat liquidity terdapat perhitungan untuk menentukan tingkat ketergantungan pada dana antar bank dan deposan inti:

Deposan Inti / Dana pihak ke-3

Dari perhitungan diatas, semakin rendah rata-rata deposito yang dimiliki oleh tiap depositor di bank tersebut maka tingkat likuiditas bank tersebut semakin baik.

1. Untuk menentukan tingkat manajemen dari suatu bank dilakukan berdasarkan “Good Coorporate Governance”

2. Semua hasil perhitungan terhadap bank-bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia tidak dilaporkan kepada masyarakat.

untuk keterangan lebih lanjut bisa baca dilampiran

murah tapi berbahaya

Indonesia merupakan Negara dengan nilai disposable income yang rendah, karena susahnya mencari pekerjaan belum lagi latar belakang pendidikan masyarakat indonesia kebanyakan sangat minim. Sehingga yang kaya makin kaya dan yang miskin semakin melarat. Karena adanya kesenjangan social yang sangat terasa maka para produsen berusaha juga menempatkan produk dengan berbagai variatif harga dari yang paling mahal sampai yang paling murah.contoh nyata adalah para ibu muda pasti akan membelikan anaknya susu kaleng setelah anak tersebut berhenti minum asi sejak umur 2 tahun. Bagi para ibu yang mampu hal ini tidaklah menjadi masalah karena mereka siap secara financial untuk membelikan susu terbaik bagi anak mereka. Bagaimana dengan ibu yang kurang mampu?? Tentu saja akan menjadi dilemma karena buat makan saja susah bagaimana mau beli susu!!!….

Maka secara alami konsumen akan mencari alternative susu yang terjangkau agar anak mereka dapat bertumbuh secara baik. Maka susu dengan harga’’ murah menjadi serbuan ibu’’ yang kurang mampu. Alhasil penjaulan susu murah pun meningkat tajam. Tetapi masalahnya ternyata para produsen berlaku curang dengan menyampurkan susu mereka dengan melamin agar kadar proteinnya terlihat tinggi. Melamin jika dikonsumsi secara rutin dapat menyebabkan kanker. Maka konsumen secara serentak berhenti membeli susu bermelamin tsb walaupun harganya murah tetapi bisa membahayakan anak mereka. Dalam kasus ini dapat ditangkap pelajaran bahwa para konsumen harus teliti terhadap barang yang dibeli jangan samapai tertipu denga harga yang murah.

krisis multidimensi

Pada tahun 1997 negara Indonesia mengalami krisis multidimensi yang sangat parah yang dimulai dari bobroknya pasar uang. Hal ini dikarenakan moral hazard dari para perbankan yang tidak bermoral dimana para direktur bank melanggar peraturan KUK yang diberikan kepada sanak saudara mereka bahkan ada yang melebihi total modal dari bank tersebut. Sehingga beberapa bank terkena likuidasi dan BI pun menurunkan bantuan BLBI bagi para bank yang terlikuidasi tsb denga syarat seluruh harta bank tsb disita oleh BI. Parahnya para direktur bank yang terlikuidasi tsb kabur dengan membawa BLBI dan ketika BI mau menilai harta bank’’ tsb, ternyata kekayaan bank tsb kosong atau tidak mempunyai apa’’ karena hutangya jauh lebih besar dari pada total modalnya.
Ketika pasar uang terganggu terjadilah inflasi yang menyebabkan kenaikan harga serentak sehingga nilai rupiah terperosot sangat jauh terhadap dollar. Lambat tapi pasti pasar barang pun terganggu karena para investor tidak berani meminjam di bank karena tingkat bunga sangat tinggi maka pertumbuhan pasar barang melamban. Dari pihak bank juga berpikir ratusan kali untuk memberikan pinjaman kepada investor karena bank sendiri juga masih kerepotan untuk membenahi diri agar tidak terancam likuidasi. Akibatnya produksi barang (Q) di pasar barang juga menurun karena kekurangan modal untuk memproduksi barang. Maka perusahaan juga melakukan efisiensi dengan hanya memakai tenaga kerja sesuai dengan jumlah produksi agar tidak memperbesar pengeluaran. Maka pasar tenaga kerja juga terkena imbasnya dan perlahan-lahan mulai terjadi pemutusan hubungan kerja(PHK). Maka tingkat penganguran bertambah. Dengan demikian terjadilah krisis multidimensi di Indonesia karena dampaknya berpengaruh ke semua pasar.

pemilu telah tiba

Pada tanggal 9 april nanti kita akan merayakan pesta demokrasi dengan cara memilih caleg yang kita sukai dengan harapan agar terjadi perubahan di Negara kita ke arah yang lebih baik. Partai –partai peserta telah melakukan promosi besar-besaran akan partai mereka dengan harapan agar caleg dari partai mereka terpilih. Salah satu cara untuk cara agar partai mereka bisa menang dalam pemilu nanti adalah dengan melakukan promosi akan caleg mereka. Dan kebanyakan dari partai mempromosikan partai mereka dengan media percetakan baik sablon,flyers,spanduk,sticker,dll. Karena dapat disebarkan kemana-mana dan mudah dilihat oleh orang banyak. Dengan demikian permintaan para partai akan percetakan meroket karena mereka memangnya membutuhkan agar partai dan caleg mereka dikenal.
para pengusaha percetakan juga tidak tinggal diam, karena ini adalah momen emas yang hanya terjadi 4 tahun sekali. Maka pengusaha percetakan juga menaikan penawaran mereka dengan melakukan berbagai cara pemasaran. Ada yang membuat paket hemat(sablon,sticker dan spanduk) dengan harga miring, dengan potongan harga, bonus menarik,dll. Alhasil keuntungan pengusaha percetakan pun meningkat karena momen emas ini.

Lonjakan Kredit Bermasalah Bank BUMN Terbesar

KOMPAS/RIZA FATHONI

Lonjakan kredit bermasalah terbesar terjadi di kelompok bank badan usaha milik negara, atau BUMN. Selama Januari 2009, kredit bermasalah bank BUMN meningkat Rp 2,34 triliun. Padahal, bank BUMN diharapkan menjadi penggerak penyaluran kredit ke sektor riil.Data Bank Indonesia menyebutkan, posisi nominal kredit bermasalah (nonperforming loan/ NPL) kelompok bank BUMN pada akhir Januari 2009 jadi Rp 19,94 triliun. Adapun kelompok bank swasta, kenaikan NPL- nya Rp 1,5 triliun, menjadi Rp 15,8 triliun. Kelompok bank lainnya, seperti Bank Pembangunan Daerah dan bank asing, kenaikan NPL-nya relatif rendah.Menurut pengamat perbankan, Dradjad Wibowo, Kamis (26/3) di Jakarta, ada beberapa faktor yang membuat lonjakan NPL bank BUMN besar, antara lain, kredit bank BUMN didominasi kredit korporasi. ”Pada situasi krisis, risiko NPL kredit korporasi meningkat,” ujarnya.Kredit korporasi yang disalurkan bank BUMN, kata Dradjad, terkonsentrasi pada beberapa sektor, terutama perkebunan, industri primer, properti, dan pertambangan. Padahal, sektor-sektor itu yang terhantam krisis, dengan ambruknya harga komoditas dan properti.Selain itu, dalam situasi perekonomian yang melambat, korporasi yang pernah direstrukturisasi rawan kembali sakit sehingga tak bisa memenuhi kewajibannya kepada bank.Faktor lain yang membuat lonjakan NPL, lanjut Dradjad, adalah belum leluasanya bank BUMN melakukan pemotongan utang pokok (haircut) dalam penyelesaian kredit macet. Akibatnya, tingkat pengembalian aset yang diterima bank rendah. Ini membuat bank BUMN tidak bisa agresif menghapus buku kredit macet di dalam neracanya, NPL pun makin menumpuk.Sementara, bank swasta dengan mudah bisa melakukan haircut sehingga leluasa menghapus buku kredit macet.Padahal, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 33/2006 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, bank BUMN boleh melakukan haircut. Namun, bankir BUMN tidak berani melakukannya karena aturannya dinilai kurang kuat.Direktur Bank Mandiri Sentot A Sentausa mengatakan, salah satu strategi mengurangi NPL adalah merestrukturisasi kredit secara dini, yakni saat kredit masih berstatus non-NPL. Adapun BNI, kata Dirut BNI Gatot Suwondo, selain proaktif merestrukturisasi kredit non- NPL, juga melakukan penarikan yang agresif, hapus buku, dan pemotongan utang pada kredit NPL.

EXCHANGE RATE REGIMES AND IMPACTS ON FOREIGN TRADE OF TURKEY

Some economists believe that flexible exchange rate regimes are appropriate for the world economy and as a result for every country. For example, during the period 1972-1976, in which the flexible exchange rate regimes were in force commonly, international trade accelerated more compared to domestic economy. Thus flexible exchange rate regimes must be implemented in order to improve world trade (Chipman C.S. and Hindleberger, 1980).

Exchange rate policy has been one of the most important issues for developing countries especially since early 1970s. In 1970s, oil shocks affected not only developing countries but also developed countries, but due to the nature of developing countries high indebtedness, inflation, lack of diversification in exports etc. those shocks affected developing countries deeply. In industrial countries, exchange rate have been determined by market sources, but in most developing countries, it has been determined by the monetary authorities.
Models Of Nominal Exchange Rate Determination

Determination of nominal exchange rate is very important because it affects real variables. There have been a lot of debate on exchange rate determination but it is hard to find a model that is good in theory and proofed empirically. Quantitative policy analysts must have something to determine exchange rates in their empirical models, so they either have an exchange rate equation that more or less fits the data or simply impose some mechanism, but they make little pretence that they have solved the riddle of exchange rates.

Real Factors

This approach states that the nominal exchange rate is determined by the real exchange rate. This idea is based on mainly ppp assumption. Purchasing Power Parity (PPP) theory argues that movements in exchange rates should reflect relative inflation movements.

Law of one Price: This approach states that if there are no tariffs, non-tariff barriers and transportation costs, then arbitrage should equalize the prices of identical goods across countries.

Absolute PPP implies that the change in the exchange rate should equalize the difference between domestic and foreign inflation. If this were the case, movements in exchange rates should be fairly small, as differences in inflation rates across countries are usually quite small. Because this is not the case, many economists have argued that steps ought to be taken to reduce exchange rate variability, and some have suggested a return to fixed exchange rates.

Relative ppp: Changes in the nominal exchange rate should reflect the differential of the price changes between the two countries.

Asset Models

This model considers the exchange rate as the relative price of two different currencies and it models the exchange rate to reflect the equilibrium conditions in the domestic money markets in two countries.

Exchange Rate Regimes

A. Flexible Oriented Regimes

1. Free float

In this regime, government has no direct effect on the currency markets. The market agents determine the rate. This regime provides elasticity. Monetary policy is very efficient. There is no need to keep large amount of reserve.

2. Managed float

Mainly the free market determines the rate, but central bank is ready to intervene to the market without anchor.

3. Floating within a band

This regime may cause speculative attacks in instable economies. The narrower the band the credibility of system is the less. The success of this system depends on reputation of government policies.

4. Sliding band

Monetary authority declares central parity and engages itself to that parity. This regime may be assessed as a kind of “floating within a band” in countries in which inflation exists.

B. Fixed oriented regimes

1. Crawling band

Central parity is adapted to the economic situation. Parity is determined according to mainly balance of payments. The difference between past inflation rates may be used to determine the parity.

2. Crawling pag

Nominal exchange rate is adjusted periodically according to some economic indicators. The band is very narrow. Market expectations are corrected according to this system. Credibility of policies is higher.

1. Fixed-but-adjustable Exchange Rate

Nominal exchange rate is fixed but central bank is not restricted by strict rules. Sometimes it may intervene to the market. This regime provides macroeconomic discipline, because expectation of risk decreases -especially exchange rate risk in foreign trade-. Devaluation chance causes elasticity in the economy.

On the other hand, if the devaluation rate is too high, that will cause uncertainty. Uncertainty increases the inflation expectations.

2. Currency Board

This is a fixed exchange rate regime with strict regulations. Monetary authority can issue the currency if only it has more foreign currency. That is, the more foreign currency a country has the more national currency it can issue. That means central bank is no more the last land of resort. Credibility of system (monetary and fiscal policies) is at maximum level because all the economic agents can foresee exchange rates in the future.

However, system is not elastic. If the country has a relatively small economy, external shocks can only be absorbed by unemployment and recession. Argentina implemented this regime in 1991 (Wise C., Roett R., 2000). Recent crisis in Argentina showed that this regime is extremely dangerous for those economies, which have unstable conditions.

3. Full ‘dollarization.

Country uses another country’s currency. That means its monetary policy is dependent on the other county. The credibility level is at maximum. Some of the Latin American countries implemented this regime.

On the contrary, system does not have elasticity. External shocks can only be absorbed by unemployment and recession.

DEBATES ON EXCHANGE RATE REGIMES

Flexible and fixed exchange rate regimes are two extreme systems, which can rarely be seen. On the other hand, there are many different regimes that lie between these two extreme systems. Views about right exchange rate regime differ widely. For example, Milton Friedman argue that free floating exchange rate is useful and Robert Mundell argued that a rate fixed to the gold standard is the best system (Frankel, 1996)

“…. the choice of appropriate exchange rate regime, which, for economies with access to international capital markets, increasingly means a move away from the middle ground of pegged but adjustable fixed exchange rates towards the two corner regimes of either flexible exchange rates or a fixed exchange rate supported, if necessary, by a commitment to give up altogether an independent monetary policy.” Lawrence H. Summers (2000).

“Intermediate solutions are more likely to be appropriate for many countries than are corner solutions” –Frankel (1999).

The debates on exchange regimes mainly focus on two aspects of regimes. First one is “the credibility” and the other one is “the elasticity”. This paper will mention the right exchange rate regime for Turkey with the help of these two terms. Credibility is the ability to foresee the future economic trends. Elasticity is the ability to absorb domestic and foreign economic fluctuations. All of the regimes are assessed in terms of “credibility” and “elasticity”. These two aspects can also be explained through two extreme exchange rate regime implementations. According to Ozdemir (2000), “In the free floating exchange rate regime, there is no central Bank intervention…. Thus, this regime results in elasticity. In the fixed exchange rate regime, policy makers can not implement independent monetary policy, but causes high credibility”.

The main argument in favor of hard pegs rests on the need to make monetary policy credible. If you cannot build credibility for monetary policy at home, then you can presumably import it by fixing the value of your currency to a hard-money country. The other important reason that leads many to advocate hard pegs is their ability to induce discipline – whether fiscal or monetary. Fixed rates induce more discipline because adopting lax fiscal policies must eventually lead to an exhaustion of reserves and an end to the peg. At the end, the eventual collapse of the fixed exchange rate would imply a big political cost for the policy maker, that is bad behavior today will lead to a punishment tomorrow. In fixed exchange rate regimes, change in exchange rate is possible by only government decisions. In other words, devaluation and revaluation are the main choices in determining the rates. Fixed exchange rate regimes do not only show low nominal variability by definition, but also low real variability, compared to floating regimes. However, there are less strict ways of fixed regimes such as pegs. Pegging is the most common system developing countries ever implemented to decrease volatility. Pegging can be used if,

· The degree of involvement with international capital markets is low,

· The share of trade with the county to which it is pegged is high

· The shocks it faces are similar to those facing the country to which it pegs,

· It is willing to give up monetary independence for its partner’s monetary credibility,

· Its economy and financial system already extensively rely on its partner’s currency,

· Its fiscal policy is flexible and sustainable

· Its labor markets are flexible

· It has high international reserves. Pinteris (2002),

Frenkel (1999) adds a few more requirements: “…a strong, well-supervised and regulated financial system. Otherwise, the country might simply convert currency-crisis vulnerability into banking-crisis vulnerability. Finally the existence of the rule of law is a necessary condition for a currency board, though not necessarily for dollarization. Proclaiming a currency board does not, as sometimes asserted, automatically guarantee the credibility of a fixed rate peg. Little credibility is gained from putting an exchange rate peg into the law, in a country where laws are not heeded or are changed at will. A currency board is not credibility in a bottle. It is unlikely to be successful unless accompanied by solid fundamentals.”

On the other hand, fixed oriented regimes may result in speculative attacks. These are the common elements of speculative attacks:

· Real exchange rate appreciation

· Deterioration in the current account

· Heavy external borrowing

· Distress of the financial system

· Poor growth

· Inflation stabilization programs and

· High real interest rates

Sachs et al. (1996) found that overvalued real exchange rates and recent lending booms, coupled with low reserves, relative to the short-term commitments of the central bank was a necessary condition for crisis.

The case for exchange rate flexibility is especially strong if the country in question is often buffeted by large real shocks from abroad. The logic here is once again due to Mundell although in this case it is the somewhat later Mundell (1963) of the model that linked his name to Fleming’s. If shocks to the goods markets are more prevalent than shocks to the money market, then a flexible exchange rate is preferable to a fixed rate. And, of course, foreign real variability is likely to be particularly large for exporters of primary products and/or countries highly indebted abroad – that is, a profile that fits many emerging market countries. Indeed, the 1990s produced large fluctuations in the terms of trade and international interest rates relevant for these countries. Note also that the preference for flexible exchange rates among countries with a heavy natural resource base extends into the OECD: Australia, Canada, New Zealand and some of the Scandinavian countries are good examples. In flexible exchange rate regimes, there is no government intervention in the foreign currency markets. Market agents determine exchange rates according to changes in supply and demand. There are negative and positive sides of flexible regimes as Wise and Roett (2000) mentioned “For flexible currencies, the benefits lie in the exchange system’s ability to adjust for shifts in competitiveness, to absorb real external shocks, and to mitigate both incoming and outgoing capital surges; … the temptation for governments to ease up on fiscal and monetary discipline in the absence of a nominal anchor”. The main advantage of fixed regimes is enhanced credibility by a grater macroeconomic discipline and reduction in inflation. On the other hand, it depends on trends in external sector, especially under conditions of high capital mobility and volatile financial flows. In fixed exchange rate regimes, nominal exchange rate can be used to achieve higher employment or improve balance of payments deficits.

So, one of the most important benefits of flexible exchange rate regime is that shocks can be absorbed easily without unemployment and inflation. Flexible exchange rate causes uncertainty in the currency market and exchange rate uncertainty causes market participants to reduce their activities in order to minimize their exposure to the effects of exchange rate volatility. “Most international transactions are realized after a time lag, and contracts are denominated in terms of the currency of either the exporting or importing country… If the volatility increases profit risk increases too”. Ozbay (1999) In other words, flexible exchange rate regime may cause to decrease in international transactions.

Recently, many economists are defending the middle solutions or sometimes they suggest that a country should change its exchange rate regime in response to economic conditions. For example, Frankel (1999) suggests interior solutions: “…Neither pure floating nor currency boards sweep away all the problems that come with modern globalized financial markets. Central to the economists’ creed is that life always involves tradeoffs. Countries have to trade off the advantages of more exchange rate stability against the advantages of more flexibility. Ideally, they would pick the degree of flexibility that optimizes with respect to this tradeoff. Optimization often, though not always, involves an interior solution.”

BACKGROUND OF EXCHANGE RATE REGIME APPLICATIONS IN TURKEY, IMPACTS ON FOREIGN TRADE

The export performance of Turkey during the last fifty years can be summarized in two episodes. First is 1950-1980 period and the second is after 1980. In the first episode, due to import substitution policy, the export was neglected and exports grew at lower rates. After 1980, foreign trade policy has changed considerably. In the second period, Turkey implemented export led policies. As a result of these policies, high growth rates of exports were achieved. However, policies in this period as a whole are directed to the same goal (liberalization) but are not homogeneous. After 1989, policies were more liberal (deregulation of capital movements).

BEFORE 1980

Parallel to economic trends in the world, Turkey enforced the fixed exchange rate regime until 1980. This regime caused Turkish Lira to over valuate. As a result, Turkey had balance of payments crises a few times and had to devaluate its currency, because it had enormous foreign trade deficit during the period of 1970-80. The only policy Turkey had then was devaluation. In 1970, Turkish Lira was devaluated by 40%. In the following years, export growth was much greater than the average. So, in fixed exchange rate regime, policy-makers have power to affect the foreign trade.

during 89-93

number of legislative turkey were accepted by the parliament. movement of capital in the turkey is called the Decree number 32. with the decree number of 32 this turkey to be the exchange rate more flexible. turkey currency during the period of this movement into the capital deregulation. have a bad impact of this decision that the government lost control foreign exchange and interest rates. with this policy government eventually lower interest rates in order to attract foreign investors. this attracted only short term capital inflows. At the end, those inflows were to be used for financing the saving deficit of the economy.

after 1994

In April 1994, Turkey had a severe financial crisis. There are two main views about the reason of 1994 crisis (Yeldan-1997): First view claims that the only reason of 1994 crisis was the public sector deficits. The other view argues that there had been some very important mistakes in timing and the order of the reforms. As a result, policy instruments (exchange rate, interest rate) became ineffective. That is why the growth in 1990s was a dependent of capital movements.

During the crisis, a great amount of capital outflow occurred and Central Bank reserve decreased. As a result, government decided to devalue Turkish currency and change the exchange rate regime.

After 1994, Turkish Lira was undervalued. As a result of this, export growth rate was high and import growth rate was less in this period.

IMF STABILIZATION PROGRAMS

Despite IMF claims that “The usual approach taken by the IMF on exchange rates has been to abide by a member country’s preferred exchange rate regime and tailor its overall policy advice accordingly… In the stabilization programs implemented after 1980, Exchange rate regime has been a major policy instrument. For example, as well as credibility, some flexibility of the regime was the important policy choice in the stabilization program implemented at the beginning of 2000.

Such programs typically use the exchange rate as a credible anchor for inflationary expectations, often leading to currency appreciations and relying on capital inflows attracted by arbitrage opportunities to finance growing external deficits.

AN APLICATION ON TURKEY’S EXPORT FUNCTION

This model is constructed to explain the export supply function of Turkey in particular the relation between real exchange rate and export. The model that is similar to that of Uygur (1997) can be seen below:

X=βo+β1*XL+β2*RIP+β4*REX+ β5*D

XL is the index of export of previous year. Countries or exporters tend to be able to increase the previous period’s export. So, countries give incentives to motivate exporters to export more than they did in previous periods. RIP is the real industrial production index. Turkey’s export consists of mainly industrial goods. So, industrial production is one of the important variables explaining exports. REX is the real exchange rate index (Foreign Exchange/Turkish Lira). This is the real value of TL. The higher the value of TL is the more expensive the export goods of Turkey are.

X: Index of Exports in US Dollar

RIP= (Industrial Production index/ Price index)

REX= (Nominal Exchange rate index*PUSA-index)/PTR-index

As a result, for developing countries, credibility is more important than elasticity. Turkey, as a developing country, should implement the Crawling Peg Regime. Because the credibility of economic policies in this regime is quite high and it also provides elasticity. But, unless Turkey controls the speculative capital flows, this regime won’t be successful. So, success lies upon sound economic policies, which result in agent’s confidence.